Pendahuluan
Baru-baru ini, sejumlah organisasi pariwisata terkemuka di Korea Selatan menyatakan keberatan terhadap rencana perubahan peraturan yang mengelola kasino yang melayani pengunjung asing. Mereka menganggap bahwa proposal ini bisa mengurangi minat investasi, mengancam pekerjaan, dan merusak posisi kompetitif negara di pasar regional.
Dampak pada Investasi dan Tenaga Kerja
Pengumuman mengenai rencana ini pertama kali dilakukan oleh Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Korea Selatan pada awal Juli. Mereka berencana mengubah Undang-Undang Promosi Pariwisata yang mendikte operasi kasino. Beberapa perubahan yang diusulkan meliputi kewajiban memperbarui lisensi kasino setiap lima tahun, keharusan persetujuan untuk perubahan kepemilikan oleh pemegang saham, dan peningkatan kontribusi bagi Dana Promosi dan Pengembangan Pariwisata dari 10% menjadi 15% dari total pendapatan perjudian tahunan.
Respon dari Organisasi Pariwisata
Sepuluh asosiasi pariwisata, termasuk Asosiasi Kasino Korea, Asosiasi Pariwisata Korea, Asosiasi Hotel Korea, dan Asosiasi Agen Perjalanan Korea, menilai bahwa proposal ini terlalu memberatkan. Menurut mereka, kebijakan tersebut akan menurunkan minat investasi di resor terpadu dan fasilitas wisata lainnya, serta meningkatkan risiko bagi pekerjaan di sektor ini. Kelompok-kelompok ini menyoroti bahwa meski banyak operator kasino telah memberikan kontribusi besar pada dana pariwisata, mereka masih mengalami kerugian operasional selama lebih dari sepuluh tahun, karena pungutan didasarkan pada pendapatan bukan keuntungan.
Mereka memperingatkan bahwa peningkatan persentase kontribusi ini bisa mengakibatkan kebangkrutan dan menurunkan daya saing Korea Selatan untuk menarik investasi pariwisata dari negara lain seperti Makau, Singapura, Filipina, dan Jepang.
Masalah Lisensi yang Diperbarui
Industri pariwisata juga menolak gagasan pembaruan lisensi setiap lima tahun, dengan berargumen bahwa kebijakan ini menciptakan ketidakpastian dalam industri yang memerlukan investasi signifikan. Kelompok-kelompok ini berpendapat bahwa kemungkinan lisensi harus ditinjau setiap lima tahun sekali bisa menghentikan investasi baru dalam skala besar. Mereka berpendapat bahwa syarat regulasi saat ini sudah cukup membebani operator, terutama karena pasar kasino di Korea Selatan sebagian besar melayani orang asing, kecuali Kangwon Land Inc. Hal ini membuat beban tambahan sulit dijustifikasi.
Respon dari Kementerian
Di hari yang sama dengan kritik tersebut mencuat, kementerian merilis pernyataan sebagai tanggapan. Mereka mengklaim bahwa peningkatan kontribusi bagi dana pariwisata yang diusulkan sejalan dengan praktik internasional, mencontohkan negara-negara seperti Amerika Serikat, Singapura, Makau, dan Jepang, di mana pajak kasino dihitung berdasarkan pendapatan perjudian. Mereka yakin bahwa langkah ini akan memperkuat peran industri kasino dalam ekonomi nasional dan meningkatkan mutu serta daya tarik destinasi wisata Korea Selatan.
Penutup
Perdebatan mengenai reformasi peraturan kasino ini menggambarkan tantangan yang dihadapi Korea Selatan dalam menyeimbangkan upaya menarik investasi sambil melindungi kepentingan ekonomi lokal. Dengan persaingan regional yang semakin ketat, Korea Selatan perlu menilai kembali pendekatan ini untuk memastikan kebijakan yang diterapkan dapat mendorong pertumbuhan sektor pariwisata sekaligus mempertahankan daya saing di tingkat internasional.